Desain arsitektur dan pengurusan izin bangunan di Jakarta

Layanan · Desain & Izin Bangunan

Desain arsitektur & pengurusan izin bangunan di Jakarta — dari konsep hingga PBG di tangan.

Tim arsitek in-house untuk desain dari nol atau eksekusi desain Anda, plus pengurusan PBG, SLF, dan rekomendasi proteksi kebakaran.

✓ Arsitek in-house bersertifikat · ✓ Pengurusan PBG & SLF · ✓ Bisa dikerjakan terpisah atau paket

Dua Layanan

Desain dan perizinan — bisa dipisah, bisa digabung

Banyak orang menganggap desain dan perizinan sebagai satu paket yang tidak terpisahkan. Praktiknya, keduanya bisa dikerjakan terpisah — dan tidak semua orang membutuhkan keduanya sekaligus. Kami menerima permintaan untuk salah satu, atau keduanya dalam paket yang lebih efisien.

Layanan 1

Desain Arsitektur

Desain dari nol, redesign, atau eksekusi desain dari arsitek pilihan Anda. Termasuk gambar kerja lengkap yang siap digunakan untuk konstruksi dan pengajuan PBG.

  • Konsep dan skematik desain
  • Gambar kerja arsitektur, struktur, MEP
  • Visualisasi 3D dan rendering
  • Rencana Anggaran Biaya (RAB) awal
  • Dokumen teknis untuk PBG
Tanya Layanan Desain

Layanan 2

Pengurusan Izin Bangunan

Pengurusan PBG untuk bangunan baru atau renovasi, dan SLF untuk bangunan yang sudah berdiri. Termasuk koordinasi rekomendasi proteksi kebakaran.

  • PBG untuk bangunan baru & renovasi
  • SLF untuk bangunan yang sudah berdiri
  • Rekomendasi proteksi kebakaran (Damkar)
  • Penyusunan dokumen teknis perizinan
  • Pendampingan hingga izin terbit
Tanya Layanan Izin

Paket Gabungan

Desain + Izin dikerjakan bersama

Lebih efisien dari sisi waktu dan biaya. Gambar kerja disusun sejak awal dengan mempertimbangkan persyaratan PBG, sehingga tidak perlu revisi dokumen di tengah proses perizinan.

Diskusi Paket Gabungan

Istilah Perizinan

PBG, SLF, dan IMB: apa bedanya?

Banyak orang masih bingung dengan istilah-istilah ini — dan itu wajar, karena aturannya memang berubah sejak UU Cipta Kerja. Berikut penjelasan ringkasnya.

Izin Lama

IMB

Izin Mendirikan Bangunan

Izin lama untuk mendirikan bangunan. Sudah tidak diterbitkan lagi sejak berlakunya UU Cipta Kerja (2020). IMB yang sudah terbit tetap berlaku sampai masa berlakunya habis, tetapi untuk pengajuan baru digunakan PBG.

Status: Digantikan PBG

Izin Bangun

Izin Sekarang

PBG

Persetujuan Bangunan Gedung

Izin untuk membangun, mengubah, atau merenovasi bangunan gedung. Diterbitkan oleh pemerintah daerah melalui DPMPTSP. Wajib dimiliki sebelum pekerjaan konstruksi dimulai.

Untuk: Bangunan baru & renovasi

Izin Fungsi

SLF

Sertifikat Laik Fungsi

Sertifikat yang menyatakan bangunan layak digunakan untuk fungsi tertentu. Diterbitkan setelah bangunan selesai dibangun dan diperiksa kesesuaiannya dengan PBG.

Untuk: Bangunan yang sudah berdiri

Singkatnya: PBG adalah izin sebelum membangun, SLF adalah sertifikat setelah bangunan berdiri dan siap digunakan. Keduanya dibutuhkan untuk bangunan yang legal dan dapat digunakan secara resmi — terutama bangunan komersial yang akan diusahakan.

Risiko

Apa konsekuensi membangun tanpa izin?

Banyak pemilik properti menunda atau melewatkan pengurusan izin karena dianggap merepotkan dan memakan waktu. Masalahnya, konsekuensinya baru muncul bertahun-tahun kemudian — biasanya saat properti akan dijual, dijaminkan, atau digunakan untuk usaha.

Sanksi administratif

Bangunan tanpa PBG dapat dikenai peringatan tertulis, penghentian sementara pekerjaan, hingga penyegelan. Untuk pelanggaran berat, dapat dilakukan pembongkaran sesuai Perda DKI.

Kesulitan jual-beli

Notaris umumnya memerlukan PBG dan SLF untuk transaksi properti. Tanpa dokumen tersebut, transaksi bisa tertunda atau batal, dan nilai jual properti bisa tertekan.

Sulit dijaminkan ke bank

Bank umumnya menolak agunan properti tanpa dokumen legalitas lengkap. Ini bisa menghambat akses ke KPR, kredit modal usaha, atau refinancing.

Tidak bisa untuk usaha

Izin usaha seperti NIB, izin restoran, atau izin klinik memerlukan SLF sebagai salah satu syarat. Tanpa SLF, bangunan tidak bisa difungsikan secara resmi untuk kegiatan usaha.

Estimasi Biaya

Berapa biaya desain dan pengurusan izin?

Jasa desain dihitung sebagai persentase dari nilai konstruksi, sedangkan jasa perizinan dihitung sebagai paket per jenis izin. Kisaran di bawah adalah indikasi untuk perencanaan awal.

Jasa Desain Arsitektur

Rumah tinggal

3 – 8% dari nilai konstruksi

Termasuk gambar kerja, 3D, dan dokumen PBG

Bangunan komersial

5 – 12% dari nilai konstruksi

Tergantung kompleksitas & spesifikasi

Redesign / eksekusi desain orang lain

1,5 – 4% dari nilai konstruksi

Gambar kerja lengkap dari desain existing

Jasa Pengurusan Izin

PBG rumah tinggal

Rp 8 – 15 jt

Termasuk dokumen teknis & pendampingan

PBG bangunan komersial

Rp 15 – 40 jt

Tergantung luas, jumlah lantai, kompleksitas

SLF bangunan existing

Rp 12 – 35 jt

Termasuk audit struktur & pemeriksaan MEP

Catatan: kisaran di atas adalah biaya jasa profesional (desain + pendampingan perizinan), belum termasuk retribusi pemerintah yang dibayarkan langsung ke kas daerah, maupun biaya pengurusan rekomendasi teknis dari instansi terkait (Damkar, Dinas Lingkungan Hidup, dsb). Rincian biaya aktual disusun setelah konsultasi awal dan survei lokasi.

Proses

Enam tahap dari konsultasi hingga izin terbit

Prosesnya berbeda tergantung apakah Anda memilih jalur desain saja, izin saja, atau paket gabungan. Berikut alur untuk paket gabungan — yang paling lengkap.

01

Konsultasi & Brief Desain

Diskusi kebutuhan Anda: fungsi bangunan, gaya yang diinginkan, anggaran yang tersedia, dan batasan lahan. Di tahap ini juga dibahas kebutuhan perizinan berdasarkan rencana bangunan.

02

Survei & Analisis Tapak

Pengecekan kondisi lahan, batas KDB (Koefisien Dasar Bangunan) dan KLB (Koefisien Lantai Bangunan) sesuai RTRW setempat, akses, orientasi matahari, dan potensi kendala perizinan.

03

Konsep & Pengembangan Desain

Sketsa konsep, denah alternatif, dan 3D rendering. Biasanya ada 2–3 iterasi revisi sebelum desain final disetujui. Tahap ini melibatkan Anda secara aktif.

04

Gambar Kerja Lengkap

Gambar arsitektur, struktur, MEP, dan detail konstruksi. Dokumen ini digunakan untuk dua keperluan sekaligus: pelaksanaan konstruksi dan pengajuan PBG — itulah mengapa menyatukannya dalam satu paket lebih efisien.

05

Pengajuan & Proses Perizinan

Pengajuan ke DPMPTSP, koordinasi dengan instansi terkait (Damkar untuk rekomendasi proteksi kebakaran, Dinas Lingkungan untuk AMDAL/UKL-UPL jika diperlukan), dan tindak lanjut atas pertanyaan atau koreksi dari reviewer.

06

Izin Terbit & Pendampingan

Setelah PBG terbit, kami mendampingi hingga Anda memahami kewajiban yang menyertainya (misalnya syarat SLF setelah bangunan selesai). Untuk proyek konstruksi yang kami kerjakan, koordinasi antara desain dan pelaksanaan sudah terjamin.

Mengapa Kami

Empat alasan memilih kami untuk desain & izin

Arsitek in-house, bukan freelance

Tim desain adalah bagian dari perusahaan, bukan rekanan lepas. Ini memastikan konsistensi kualitas dan koordinasi cepat jika ada revisi atau perubahan.

Dokumen disiapkan lengkap

Gambar kerja, perhitungan struktur, dan dokumen teknis disusun lengkap sejak awal — mengurangi risiko bolak-balik koreksi dari reviewer perizinan.

Transparansi biaya

Biaya jasa profesional dipisahkan dari retribusi pemerintah. Anda tahu persis berapa untuk kami, dan berapa yang dibayarkan ke kas daerah.

Terhubung ke konstruksi

Karena kami juga mengerjakan konstruksi, desain disusun dengan mempertimbangkan kemudahan pelaksanaan dan RAB realistis — bukan desain yang "bagus di kertas" tapi mahal di lapangan.

FAQ

Pertanyaan seputar desain & izin bangunan

Belum menemukan jawaban? Hubungi kami via WhatsApp.

Apa perbedaan PBG, SLF, dan IMB? +

IMB adalah izin lama yang kini digantikan oleh PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) sejak berlakunya UU Cipta Kerja. PBG adalah izin untuk membangun atau mengubah bangunan. SLF (Sertifikat Laik Fungsi) adalah sertifikat yang menyatakan bangunan layak digunakan setelah selesai dibangun.

Apakah renovasi rumah tinggal perlu PBG? +

Tergantung skala renovasi. Renovasi kosmetik (cat, keramik) umumnya tidak perlu. Renovasi yang mengubah struktur, menambah lantai, atau mengubah fasad/massa bangunan umumnya perlu PBG. Kami akan membantu menentukan apakah proyek Anda memerlukan PBG atau tidak di tahap konsultasi.

Berapa lama proses PBG di Jakarta? +

Untuk rumah tinggal sederhana 1–3 bulan. Untuk bangunan komersial 3–6 bulan tergantung kompleksitas dan kelengkapan dokumen. Timeline dimulai setelah dokumen lengkap diserahkan ke DPMPTSP.

Berapa biaya jasa desain arsitek? +

Untuk desain rumah tinggal: 3–8% dari nilai konstruksi. Untuk bangunan komersial: 5–12% tergantung kompleksitas. Termasuk gambar kerja, gambar 3D, dan dokumen yang diperlukan untuk PBG.

Apa konsekuensi membangun tanpa izin? +

Bangunan tanpa PBG dapat dikenai sanksi administratif (peringatan, penghentian, penyegelan) hingga pembongkaran sesuai Perda DKI. Selain itu, bangunan tanpa SLF sulit dijual resmi, dijaminkan ke bank, atau digunakan untuk kegiatan usaha tertentu.

Apakah bisa mengurus SLF untuk bangunan yang sudah lama berdiri? +

Bisa, tetapi biasanya memerlukan audit struktur dan pemeriksaan MEP terlebih dahulu. Jika ditemukan kekurangan, harus dilakukan perbaikan sebelum SLF dapat diterbitkan. Ini yang disebut retrofitting atau perbaikan bangunan untuk memenuhi standar laik fungsi.

Apakah bisa desain dan izin dikerjakan terpisah? +

Bisa. Kami menerima permintaan jasa desain saja (jika Anda akan mengurus PBG sendiri), jasa pengurusan izin saja (jika Anda sudah punya desain dan gambar kerja), atau paket gabungan. Paket gabungan biasanya lebih efisien dari sisi waktu karena koordinasi internal lebih cepat.

Siap merencanakan desain atau mengurus izin?

Konsultasi gratis, tanpa komitmen. Kami akan membantu Anda menentukan apakah proyek membutuhkan PBG, memperkirakan timeline perizinan, dan menyusun rencana desain sesuai kebutuhan Anda.